Pada Konferensi Nasional Pendidikan Nasional dalam Arus Neoliberalisme di Bandung, yang berakhir minggu 15 Mei 2005, dikatakan bahwa liberalisasi dan privatisasi pendidikan akan menjauhkan cita-cita bangsa dan akan melumpuhkan kemampuan masyarakat sehingga akan mengembalikan Indonesia sebagai bangsa kuli dan bangsa terjajah (Kompas,16/05/2005).
Berbicara masalah liberalisme pendidikan, sangat terkait erat dengan pandangan bahwa pendidikan dipandang sebagai komoditas yang diperdagangkan. Ketika Jusuf Kalla ketika menjabat sebagai Menko Kesra, ia menjelaskan pendapatnya: “ sebagai pedagang, setiap saat saya harus memilih barang yang baik dan menyisahkan yang jelek “. Olehnya maka dalam pendidikan dikenal sekolah adalah pabrik dan ujian adalah seleksi produk. Ketika menjabat Wakil Presiden, Ia berpendapat bahwa Ujian Nasional (UN) tidak dapat di tawar harus dilaksanakan agar anak sekolah terlatih untuk kerja keras dan berani bersaing. Pro kontra pun muncul dimana-mana. Kemudian, bermunculan pula berbagai macam solusi yang coba untuk ditawarkan.
Kebijakan pendidikan di Indonesia memiliki kecenderungan menyerahkan urusan pendidikan kepada individu dan masyarakat (private). Pendidikan bukan lagi menjadi bagian wilayah public yang dijamin oleh negara. Individu dan masyarakatlah yang memiliki kewajiban awal untuk mengupayakan secara mandiri sedangkan negara bertindak sebagai benteng pamungkas jika ada sebagian masyarakat yang tidak mampu memenuhinya.Akhir dari semua catatan sejarah yakni ; pendidikan identik dengan orang yang memiliki uang yang banyak,,, Dimanakah pemerintah!!!
0 komentar
Posting Komentar